Page 99 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

78 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

transformasi sistemik menuju perencanaan pembangunan yang
lebih terpadu, berbasis hasil, dan mampu menjawab kompleksitas
permasalahan publik secara adaptif dan terukur.

Dalam rangka menjalankan dan menunjang program yang
telah ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan,
yaitu nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan
oleh unit kerja pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
Kegiatan secara ideal tercermin pada level eselon II di bawah eselon
I kementerian/lembaga. Secara umum, terdapat dua jenis kegiatan.
Pertama, Kegiatan Spesifik, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh
satu unit kerja eselon II. Contohnya adalah Kegiatan Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuran
dan Pemetaan Kadastral, di bawah Direktorat Jenderal Survei dan
Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Kegiatan Lintas, yaitu
kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh dua atau lebih unit kerja eselon
II dan/atau satuan kerja. Contohnya adalah Kegiatan Pengukuran
dan Pemetaan Kadastral di Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah BPN Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota di daerah, yang berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4.4. Keluaran (KRO/RO), Lokasi, Komponen, dan Indikasi
Pendanaan
Dalam arsitektur perencanaan tahunan kementerian dan
lembaga, penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk yang
rinci dan terstruktur menjadi elemen kunci untuk memastikan
keterpaduan antara dokumen perencanaan dengan dokumen
penganggaran negara. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja
K/L) tidak dapat berfungsi optimal tanpa memuat secara eksplisit
dan terukur mengenai keluaran (KRO/RO), lokasi pelaksanaan,
komponen kegiatan, serta indikasi pendanaan yang dibutuhkan.
Empat unsur ini menjadi representasi teknokratik dari keseriusan
lembaga negara dalam menjabarkan mandat konstitusional ke dalam