Page 97 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

76 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

ditegaskan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun
2021.

Program yang bersifat spesifik merupakan jenis yang dapat
dirancang dan dilaksanakan secara penuh oleh satu unit kerja eselon
I dalam satu Kementerian atau Lembaga tertentu tanpa memerlukan
koordinasi atau ketergantungan dengan pihak lain. Program ini
bersumber langsung dari tugas dan fungsi institusional K/L yang
bersangkutan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-
undangan dan struktur organisasi. Contohnya adalah pelaksanaan
diplomasi bilateral oleh Kementerian Luar Negeri, pembinaan aparatur
sipil negara oleh Badan Kepegawaian Negara, atau penyelenggaraan
pendidikan vokasi di bawah Kementerian Pendidikan. Karakter
utama dari program spesifik adalah otonomi pelaksanaan dan fokus
sektoral yang tinggi. Dalam konteks penganggaran, jenis ini lebih
mudah direncanakan karena memiliki batas yurisdiksi yang jelas dan
indikator keberhasilan yang relatif langsung.

Sementara itu, program lintas unit eselon I merupakan bentuk
klasifikasi program yang berada di dalam satu Kementerian atau
Lembaga, tetapi memerlukan koordinasi antarsatuan kerja atau unit
organisasi yang berbeda di bawahnya. Karakteristik program ini
adalah kompleksitas internal yang lebih tinggi karena pelaksanaannya
melibatkan kerja sama beberapa unit yang memiliki fungsi berbeda,
meskipun tetap berada dalam satu atap kelembagaan. Misalnya,
Program Pengelolaan Pertanahan di Kementerian ATR/BPN dapat
melibatkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan
Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah,
Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal
Pengendalian dan Penertiban, Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang masing-masing
memegang bagian dari keseluruhan target kinerja. Dalam kasus
semacam ini, penyusunan Renja harus mampu menjabarkan peran
dan kontribusi tiap unit dengan jelas, termasuk alokasi sumber daya,
pembagian output, dan tahapan kegiatan.