Page 95 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

74 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kesesuaian antara Renja dan RKA-K/L tidak hanya menjadi syarat
administratif, tetapi juga merupakan indikator konsistensi internal
perencanaan lembaga. Dalam kerangka penganggaran berbasis
kinerja, Renja menjadi titik acuan pertama dalam memastikan bahwa
setiap alokasi anggaran benar-benar ditautkan dengan hasil yang
ingin dicapai, bukan semata-mata untuk mengamankan pagu belanja.
Dengan semakin berkembangnya tuntutan akuntabilitas publik
dan keterbukaan informasi, penyusunan Renja juga dituntut untuk
bersifat partisipatif dan transparan. Kementerian/Lembaga didorong
untuk melibatkan unit-unit pelaksana, pemangku kepentingan,
serta publik pengguna layanan dalam proses identifikasi masalah
dan penentuan prioritas kegiatan. Partisipasi ini dapat memperkuat
legitimasi rencana kerja yang disusun, serta menjamin bahwa program
dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat,
bukan semata-mata asumsi internal birokrasi.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kualitas
dokumen Renja sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
program di lapangan. Renja yang disusun tanpa konsistensi dengan
Renstra, tanpa keterkaitan dengan indikator nasional, atau tanpa
mempertimbangkan realitas fiskal akan menimbulkan deviasi antara
perencanaan dan implementasi. Karena itu, penyusunan Renja harus
dipandang sebagai proses strategis yang memerlukan kepemimpinan
perencanaan yang kuat, bukan sekadar pelaksanaan rutinitas tahunan.
Ke depan, peningkatan kualitas Renja akan menjadi salah satu ukuran
utama dari kematangan sistem perencanaan dan penganggaran
Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif,
dan berorientasi hasil.