Page 93 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

72 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Setelah pagu indikatif diumumkan, pembahasan dilanjutkan dalam
forum tiga pihak yang melibatkan K/L, Bappenas, dan Kementerian
Keuangan guna menjamin keterpaduan antara perencanaan teknis
dan kerangka fiskal tahunan, hingga menghasilkan Rancangan Renja
K/L (pada bulan Maret). Setelah pagu anggaran definitif ditetapkan,
Rancangan Renja K/L dimutakhirkan dan disahkan menjadi dokumen
Renja K/L final (pada bulan Juli).
Isi dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
mencerminkan dimensi substantif dan administratif dari rencana
kerja tahunan lembaga. Secara substantif, Renja menjabarkan
prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra, serta kebijakan nasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setiap program dan kegiatan
wajib disertai dengan informasi mengenai indikator kinerja, keluaran
(output), kelompok sasaran, serta estimasi kebutuhan anggaran dan
sumber pendanaannya. Sementara itu, secara administratif, Renja
harus dilengkapi dengan informasi teknis seperti lokasi pelaksanaan,
unit pelaksana, dan komponen kegiatan, agar dapat dikonversi
secara otomatis menjadi bahan penyusunan RKA-K/L melalui sistem
informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, seperti
KRISNA.

Sebagai contoh, dalam dokumen Renja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tercantum visi, misi, sasaran
strategis beserta indikatornya, serta tiga program utama berikut
sasaran dan indikator programnya. Salah satunya adalah Program
Pengelolaan Pertanahan, dengan sasaran program “Terwujudnya
kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh
bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh.” Di
dalam program ini terdapat sejumlah kegiatan, di antaranya Kegiatan
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Daerah, dengan sasaran
“Tersedianya informasi bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan
tervalidasi.” Kegiatan tersebut mencakup beberapa target keluaran
(KRO/RO), misalnya PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa-Bali
sebanyak 1.000 bidang, dengan sumber dana Rupiah Murni, dan