Page 90 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 90
BAGIAN I 69
Perencanaan
ujian awal atas kapasitas perencanaan kementerian/lembaga dalam
memahami dan menginternalisasi strategi pembangunan nasional ke
dalam program kerja masing-masing.
Implikasi lainnya adalah bahwa perubahan arah dalam RKP, baik
karena faktor eksternal (seperti krisis, bencana, atau dinamika global)
maupun internal (perubahan kebijakan Presiden), akan langsung
memengaruhi substansi Renja K/L. Oleh sebab itu, kementerian/
lembaga perlu memiliki kapasitas adaptif untuk merevisi rencana
kerjanya secara cepat namun tetap dalam kerangka legal dan
akuntabel. Dalam praktiknya, ini sering dilakukan melalui mekanisme
penelaahan dan revisi Renja K/L, sebagaimana akan diuraikan dalam
bab selanjutnya.
Dengan demikian, RKP bukan hanya dokumen teknokratik yang
berisi daftar prioritas tahunan, tetapi merupakan nodus pengendali
strategis yang menyatukan perencanaan sektoral K/L ke dalam
orkestrasi pembangunan nasional yang utuh. Ia adalah titik artikulasi
antara kehendak politik Presiden, konsensus birokrasi pembangunan,
dan batasan fiskal negara. Dalam konteks reformasi perencanaan dan
penganggaran, memperkuat peran RKP sebagai dokumen pengarah
Renja K/L adalah prasyarat penting untuk menjamin konsistensi
kebijakan, efisiensi fiskal, dan efektivitas belanja pembangunan
