Page 94 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 73
Perencanaan

lokasi pelaksanaan di Kota Batam. Komponen keluaran kegiatan ini
meliputi pemotretan drone, partisipasi masyarakat, serta pengukuran
dan pemetaan bidang tanah, yang masing-masing memiliki besaran
anggaran tersendiri. Seluruh rangkaian RO dan komponennya yang
disusun secara berjenjang ini menjadi satu kesatuan dokumen
Rencana Kerja (Renja).
Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renja adalah
klasifikasi dan pengelompokan program. Berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021, program
dalam Renja dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: program
spesifik K/L, program lintas unit eselon I, dan program lintas K/L.
Program spesifik merupakan program yang hanya dapat dilaksanakan
oleh satu Kementerian/Lembaga karena kewenangan dan mandatnya
bersifat eksklusif. Sementara program lintas unit eselon I melibatkan
koordinasi internal antarbagian dalam satu lembaga, dan program
lintas K/L bersifat kolaboratif antarinstansi yang bertanggung
jawab pada satu isu strategis yang sama. Pengelompokan ini penting
untuk menghindari tumpang tindih, fragmentasi, atau inefisiensi
pelaksanaan program yang sering terjadi akibat lemahnya koordinasi
kelembagaan.
Selain pengelompokan program, Renja juga wajib mengakomodasi
pelaksanaan program prioritas nasional yang tercantum dalam RKP.
Dalam hal ini, program prioritas nasional sebagaimana misi presiden
contohnya asta cita yang menjadi bagian yang harus dijabarkan dalam
bentuk kegiatan nyata yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing K/L. Setiap program prioritas tersebut disertai dengan
indikator kinerja dan target capaian tahunan yang akan menjadi alat
monitoring dan evaluasi lintas kementerian.

Renja juga memiliki peranpenting dalam mendorong akuntabilitas
fiskal karena ia menjadi dokumen penghubung antara kebijakan
perencanaan dan penyusunan anggaran. Oleh sebab itu, dalam
setiap penyusunan Renja, unit perencana wajib mempertimbangkan
kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), proyeksi belanja,
dan batasan fiskal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.