Page 92 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 71
Perencanaan

4.2. Penyusunan Renja K/L: Tahapan, Isi, dan Pengelompokan
Program
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga
merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan lima tahunan
yang sebelumnya tertuang dalam Renstra. Jika Renstra berfungsi
sebagai peta besar arah sektoral selama satu periode pemerintahan,
maka Renja hadir sebagai dokumen teknokratis yang mengurai secara
operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
setiap kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran tertentu.
Renja menjadi simpul penting antara perencanaan dan penganggaran
tahunan karena memuat seluruh basis kebijakan, kebutuhan sumber
daya, serta target kinerja jangka pendek yang akan dicapai melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara normatif, kewajiban penyusunan Renja oleh setiap
kementerian dan lembaga pemerintah pusat tercantum dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pasal tersebut menyebutkan
bahwa Renja disusun setiap tahun dengan mengacu pada RPJM
Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Renstra K/L. Artinya,
Renja tidak dapat disusun secara otonom atau sektoral sempit, tetapi
harus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional serta sinkron
dengan rencana kerja lembaga lainnya. Sinkronisasi ini menjadi
penting terutama dalam penyusunan program lintas sektor, kegiatan
tematik, dan agenda prioritas nasional yang memerlukan keterlibatan
banyak pihak dalam waktu yang seragam.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja
K/L) diawali dengan telaah terhadap dokumen Renstra yang sedang
berjalan, evaluasi atas capaian Renja tahun sebelumnya, serta analisis
terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif yang
telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Unit perencana di
setiap K/L kemudian menyusun rancangan awal Renja yang memuat
usulan program, kegiatan, target keluaran, lokasi, kelompok sasaran,
serta estimasi kebutuhan anggaran. Rancangan awal ini selanjutnya
dibahas dalam forum dua pihak antara K/L dan Bappenas untuk
memastikan keselarasan substansi dengan arah kebijakan RKP.