Page 89 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

68 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

perencanaan kementerian dan lembaga, RKP memiliki kedudukan
yang sangat menentukan karena menjadi acuan utama dalam
penyusunan Renja K/L, serta menjadi dasar koordinasi lintas sektor
atas prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara sinkron
oleh seluruh instansi pemerintah.
Secara normatif, kedudukan RKP diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKP disusun
oleh pemerintah dengan mengacu pada RPJM dan menjadi pedoman
dalam penyusunan RKA-K/L, Nota Keuangan, serta rancangan APBN
tahun berjalan. Secara prosedural, penyusunan RKP dikoordinasikan
oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui proses teknokratik dan
partisipatif, dimulai dari penetapan tema pembangunan tahunan,
perumusan prioritas nasional, sampai dengan penyelenggaraan
Musrenbang Nasional. RKP kemudian ditetapkan melalui Peraturan
Presiden dan memiliki kekuatan mengikat secara vertikal terhadap
seluruh kementerian/lembaga dan secara horizontal terhadap
pemerintah daerah.

Dari perspektif kementerian/lembaga, keberadaan RKP menjadi
titik rujukan utama dalam merumuskan Renja K/L setiap tahunnya.
Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh K/L harus
merefleksikan prioritas pembangunan nasional sebagaimana
ditetapkan dalam RKP. RKP memuat tujuh Prioritas Nasional
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM dan dapat berubah atau
diperkuat sesuai dinamika strategis dan arah kebijakan Presiden. Oleh
karena itu, program yang diusulkan oleh K/L yang tidak terkoneksi
secara substansial dengan prioritas dalam RKP berpotensi tidak
mendapatkan alokasi anggaran dalam proses pembahasan RKA-K/L
bersama Kementerian Keuangan dan DPR.

Lebih jauh, RKP tidak hanya menyajikan tema pembangunan dan
prioritas nasional, tetapi juga menyediakan kerangka regulatif dan
pagu indikatif sektoral, yang menjadi rambu fiskal bagi K/L dalam
menyusun Renja mereka. Dengan demikian, RKP berfungsi sebagai
mekanisme kendali fiskal awal sebelum perumusan teknis anggaran
dilakukan. Dalam hal ini, sinkronisasi antara RKP dan Renja menjadi