Page 84 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 63
Perencanaan

Penyusunan indikasi program dalam Renstra harus dilakukan
dengan mengacu pada klasifikasi program nasional yang telah
ditetapkan Bappenas, serta mempertimbangkan konsistensi dengan
indikator RPJM dan prioritas nasional yang termuat dalam dokumen
RKP. Setiap program harus dijelaskan dalam bentuk narasi kebijakan,
logika intervensi, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap
pencapaian output maupun outcome sektoral dan nasional. Indikasi
ini menjadi dasar pengalokasian anggaran indikatif dan sekaligus
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA-K/L di
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, penyusunan Renstra juga harus mempertimbangkan
dimensi spasial dan kelompok sasaran, seperti pemerataan wilayah,
inklusi kelompok rentan, serta kontribusi terhadap pengurangan
ketimpangan. Dalam hal ini, dokumen Renstra tidak cukup hanya
menjelaskan apa yang ingin dicapai, tetapi juga untuk siapa, di mana,
dan bagaimana cara mencapainya secara adil dan merata. Oleh karena
itu, indikator dalam Renstra harus disusun secara disaggregated, baik
menurut wilayah, jenis kegiatan, maupun kelompok target.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, keberhasilan penyusunan
dan implementasi Renstra sangat bergantung pada kapasitas unit
perencanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga, serta adanya
mekanisme koordinasi yang kuat dengan Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan lembaga pengawas lainnya. Renstra yang disusun
secara asal-asalan, copy-paste dari dokumen sebelumnya, atau tidak
berbasis data dan evaluasi, akan menghasilkan arah kebijakan yang
kabur dan tidak dapat dijadikan dasar penganggaran yang akuntabel.
Karena itu, penyusunan Renstra seharusnya menjadi momen reflektif
dan strategis bagi Kementerian/Lembaga untuk memformulasikan
posisi dan kontribusinya secara jujur, tajam, dan relevan terhadap
tantangan zaman.

Dengan demikian, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
adalah tulang punggung perencanaan sektoral dalam sistem
pembangunan nasional. Ia tidak hanya menjadi dokumen legal-
formal, tetapi juga sarana artikulasi strategi, prioritas, dan tanggung