Page 79 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

58 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

pengendalian pelaksanaan yang ketat, terukur, dan berkelanjutan.
Evaluasi dan pengendalian inilah yang menjadikan perencanaan
bukan sekadar rutinitas birokratis, tetapi menjadi siklus manajemen
pembangunan yang utuh—dimulai dari perumusan visi, pelaksanaan
program, hingga pengukuran kinerja dan umpan balik kebijakan
(policy feedback loop).
Secara normatif, dasar pengaturan evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan RPJP dan RPJM diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di dalamnya ditegaskan bahwa
pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan nasional, baik yang bersifat jangka
panjang maupun jangka menengah. Evaluasi ini dilaksanakan secara
berkala, sistematis, dan berbasis indikator kinerja, serta digunakan
sebagai dasar untuk penyusunan rencana berikutnya. Artinya, setiap
capaian RPJM maupun progres menuju sasaran RPJP harus dapat
diukur dan ditelusuri, serta menjadi bagian dari proses pengambilan
keputusan yang lebih baik pada siklus pembangunan selanjutnya.

Pelaksanaan evaluasi RPJP dan RPJM dilakukan melalui dua
pendekatan utama: evaluasi teknokratik dan evaluasi institusional.
Evaluasi teknokratik dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas
sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan dan
pengendalian pembangunan nasional. Bappenas bertugas menyusun
kerangka evaluasi, menetapkan indikator makro dan sektoral, serta
melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Instrumen utama
dalam proses ini antara lain adalah Laporan Evaluasi RPJM (setiap
akhir periode), Kajian Tengah Periode (mid-term review), dan
Laporan Tahunan Pembangunan yang menjadi bagian dari Laporan
Keterangan Pemerintah kepada DPR.

Sementara itu, evaluasi institusional dilakukan melalui
mekanisme pengawasan dan pengujian publik oleh lembaga negara
lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian
Keuangan, serta lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI, terutama dalam aspek efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program prioritas. Evaluasi