Page 76 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 55
Perencanaan

seluruh dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Keduanya memiliki fungsi sebagai referensi normatif, konseptual, dan
substantif bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan,
sektoral, kewilayahan, maupun kelembagaan. Tanpa keterkaitan yang
konsisten dan linier antara RPJP–RPJM dan dokumen turunannya,
sistem perencanaan akan kehilangan kohesi, serta berisiko terjebak
dalam fragmentasi arah dan duplikasi kebijakan.
Secara regulatif, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan bahwa
RPJM dan RKP disusun dengan mengacu pada RPJP. Selanjutnya,
dokumen perencanaan strategis kementerian/lembaga (Renstra
K/L), perencanaan tahunan (Renja K/L), maupun perencanaan
pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), seluruhnya disusun dengan
mengacu pada RPJM dan RKP. Ini menunjukkan adanya struktur
hirarkis dan keterkaitan vertikal yang mengikat secara sistemik.
Dalam logika hukum tata kelola, RPJP bertindak sebagai norma dasar
(grand policy framework), RPJM sebagai norma operasional-strategis,
dan dokumen lainnya sebagai implementasi teknis dan sektoral.
Ketidaksesuaian di antara dokumen-dokumen ini mencerminkan
cacat prosedural dan substantif dalam perencanaan.
Dalam praktik perencanaan kementerian/lembaga, Renstra
K/L disusun berdasarkan RPJM, terutama pada bagian strategi
nasional dan prioritas pembangunan Presiden. Renstra K/L tidak
hanya memuat sasaran strategis internal lembaga, tetapi juga
mendeskripsikan kontribusi kementerian terhadap pencapaian target
RPJM dan sasaran RPJP. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja
utama (IKU), program prioritas, hingga nomenklatur kegiatan dalam
Renstra harus dijustifikasi dalam kerangka RPJM. Sementara itu,
Renja K/L sebagai dokumen tahunan menjadi derivasi langsung dari
Renstra, yang sekaligus terhubung dengan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sebagai penjabaran tahunan dari RPJM.
Keterkaitan ini juga berlaku dalam konteks perencanaan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib
disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan secara lebih