Page 72 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 51
Perencanaan

oleh pemerintahan yang sedang menjabat. Dalam pengertian itu,
RPJM merupakan titik temu antara kehendak konstitusional jangka
panjang dan mandat elektoral lima tahunan. Ia menjamin bahwa
transisi pemerintahan tidak berarti diskontinuitas arah pembangunan,
tetapi justru menjadi momen rekonsolidasi antara rencana negara
dan aspirasi rakyat.
Kedudukan RPJM ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RPJM Nasional
disusun oleh pemerintah yang sedang menjabat dengan mengacu
pada RPJP Nasional, dan memuat visi, misi, dan program Presiden.
RPJM ditetapkan melalui Peraturan Presiden paling lambat tiga
bulan setelah Presiden dilantik. Dalam hal ini, RPJM bukan hanya
dokumen perencanaan teknokratik, tetapi juga manifestasi politik
pembangunan Presiden terpilih, yang memformulasikan program
prioritasnya dalam kerangka hukum dan konsistensi jangka panjang
yang telah ditetapkan melalui RPJP. Oleh sebab itu, RPJM menjadi
instrumen utama dalam penghubung antara legitimasi politik dan
legitimasi pembangunan.

Secara substansi, RPJM Nasional memuat tiga unsur utama:
strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program
prioritas Presiden. Ketiganya saling terkait dalam membentuk
arah dan prioritas pembangunan nasional selama satu periode
pemerintahan. Strategi pembangunan merumuskan pendekatan
makro dan arah kebijakan sektoral dalam merespons tantangan dan
peluang yang dihadapi. Kebijakan umum memuat pokok-pokok
kebijakan yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Sementara
itu, program prioritas Presiden memuat agenda-agenda unggulan
yang menjadi ikon politik pembangunan sekaligus target hasil selama
lima tahun.

Dalam praktiknya, RPJM disusun melalui proses teknokratik yang
ketat. Setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik, Kementerian
PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga lainnya melakukan
sinkronisasi antara visi-misi Presiden dengan arah pembangunan
RPJP. Selanjutnya, dilakukan proses konsultasi publik, penajaman