Page 68 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 68

BAGIAN  I   47
                                                            Perencanaan

            serta strategi apa pembangunan itu akan dilaksanakan. Dalam posisi
            inilah RPJP Nasional berfungsi sebagai kompas pembangunan yang
            mengarahkan semua bentuk perencanaan sektoral, regional, maupun
            kelembagaan ke dalam satu garis besar haluan yang utuh, sistematis,
            dan berjangka panjang.
                Secara  yuridis,  keberadaan  RPJP  ditegaskan  dalam  Pasal  5
            Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
            Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RPJP merupakan
            dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu
            dua puluh tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
            nasional. Kekuatan hukumnya diperkuat melalui penetapan dalam
            bentuk undang-undang, sebagaimana diwujudkan  dalam Undang-
            Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
            Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Status hukum ini menempatkan
            RPJP sebagai norma tertinggi dalam ranahperencanaan pembangunan,
            mengikat seluruh tingkatan pemerintahan dan aktor pembangunan.
            Dengan demikian, RPJP berdiri di atas siklus politik lima tahunan dan
            berperan sebagai instrumen jangka panjang negara yang menjamin
            kontinuitas arah pembangunan lintas pemerintahan.
                RPJP 2025–2045  dirumuskan  dengan  visi  besar  yang  disebut
            sebagai  “Indonesia  Emas  2045:  Negara  Kesatuan  Republik
            Indonesia  yang  Bersatu,  Berdaulat,  Maju,  dan  Berkelanjutan.”
            Visi ini merepresentasikan aspirasi nasional menjelang satu abad
            kemerdekaan, dengan  semangat mewujudkan Indonesia sebagai
            negara maju yang tetap teguh pada jati diri kebangsaan, sekaligus
            adaptif terhadap tantangan global. Visi tersebut tidak  sekadar
            mencerminkan keinginan menjadi negara dengan ekonomi kuat,
            tetapi juga mengandung dimensi keberlanjutan ekologis, kesetaraan
            sosial, kemajuan  ilmu pengetahuan, serta  kepemimpinan  global.
            Untuk mengukur capaian visi tersebut, RPJP menetapkan lima sasaran
            utama pembangunan, yaitu meningkatnya pendapatan per kapita
            hingga  setara dengan negara maju; menurunnya  kemiskinan  dan
            ketimpangan; meningkatnya pengaruh global Indonesia; melonjaknya
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73