Page 73 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

52 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

strategi, dan penyusunan indikator kinerja. Dokumen RPJM juga
disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan periode
sebelumnya, rekomendasi dari lembaga pengawasan seperti BPK dan
KPK, serta masukan dari lembaga internasional terkait perkembangan
global dan regional.
Salah satu ciri penting RPJM adalah keberadaan program
prioritas Presiden, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk agenda
transformasional dengan pengaruh lintas sektor. Program prioritas
ini kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) setiap tahun dan diturunkan ke dalam Renstra Kementerian/
Lembaga. Dengan demikian, RPJM menjadi sumber utama legitimasi
perencanaan tahunan dan sektoral. Dalam hal ini, fungsi RPJM
bersifat bridging document yang menghubungkan dokumen strategis
jangka panjang dengan instrumen implementatif dan penganggaran
tahunan.

Penting juga untuk dicatat bahwa RPJM tidak hanya memuat
target makro seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kemiskinan, atau peningkatan IPM, tetapi juga indikator sektoral
dan wilayah. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak
hanya terpusat di wilayah dominan, tetapi juga memberikan afirmasi
kepada daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Oleh sebab itu,
RPJM mengandung pula kerangka pembangunan kewilayahan,
termasuk strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan
strategis nasional, serta integrasi pembangunan desa-kota.
Dalam konteks keberlanjutan, RPJM juga memiliki fungsi penjaga
konsistensi antar RPJM agar arah pembangunan tidak terfragmentasi
karena pergantian rezim pemerintahan. Untuk itu, struktur RPJP
2025–2045 telah menetapkan empat tahapan RPJM yang masing-
masing memiliki tema dan fokus pembangunan yang berbeda
tetapi saling melengkapi. Misalnya, RPJM I (2025–2029) difokuskan
pada penguatan fondasi transformasi, RPJM II pada akselerasi dan
penguatan, RPJM III pada konsolidasi hasil, dan RPJM IV pada
pencapaian sasaran Indonesia Emas. Dengan struktur bertahap ini,