Page 74 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 74

BAGIAN  I   53
                                                            Perencanaan

            RPJM tidak  berdiri  sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses
            pembangunan jangka panjang yang terukur dan dapat diaudit.

                Dari perspektif kelembagaan,  keberhasilan  RPJM sangat
            bergantung pada fungsi koordinatif Bappenas dalam menyelaraskan
            program-program sektoral dan lintas kementerian/lembaga. Selain
            itu,  keterpaduan  antara  RPJM  dengan  dokumen  anggaran  (APBN)
            melalui RKP dan RKA-K/L juga menjadi syarat mutlak tercapainya
            efisiensi fiskal dan efektivitas pembangunan. Dalam hal ini, proses
            penyusunan  RPJM tidak  bisa dilepaskan  dari pengendalian fiskal
            oleh Kementerian Keuangan serta dukungan teknokratik dari unit
            perencanaan di masing-masing K/L.
                Terakhir, RPJM adalah dokumen yang menjadi basis
            pertanggungjawaban  Presiden kepada rakyat. Seluruh  janji kampanye,
            visi pembangunan, dan target kinerja yang dijanjikan kepada publik
            harus terakomodasi  secara eksplisit  dalam dokumen ini.  Dengan
            demikian, RPJM tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi
            juga sebagai kontrak politik dan administratif antara pemerintah dan
            warga negara.
                Dengan  segala kompleksitasnya,  RPJM Nasional menjadi titik
            penting dalam siklus perencanaan pembangunan. Ia menjembatani
            visi jangka panjang negara dengan tindakan nyata pemerintahan lima
            tahunan.  Ia menggabungkan pendekatan teknokratik dan politik
            dalam satu wadah kebijakan yang strategis, adaptif, dan akuntabel.
            Dalam kerangka RPJP 2025–2045, keberhasilan setiap tahapan RPJM
            akan menentukan apakah visi Indonesia Emas benar-benar terwujud,
            atau hanya menjadi narasi normatif tanpa realisasi. Oleh karena itu,
            perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi RPJM harus dilakukan dengan
            integritas, akurasi, dan komitmen pada tujuan konstitusional bangsa.

                Misalnya, sebagai tahap pertama dari implementasi RPJP Nasional
            2025–2045, RPJM Nasional  2025–2029 yang ditetapkan  melalui
            Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memuat visi Presiden periode
            2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas
            2045.”  Visi ini  menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79