Page 77 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

56 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

konkret mengikuti arah dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJM.
Hal ini merupakan bentuk vertical policy alignment, yang menjamin
bahwa meskipun kepala daerah memiliki visi dan misi tersendiri
yang diperoleh melalui proses elektoral, arah dasarnya tetap sejalan
dengan visi pembangunan nasional. Dalam hal ini, RPJMD menjadi
bentuk artikulasi lokal terhadap strategi nasional. Di sisi lain, RKPD
sebagai rencana tahunan daerah harus menyesuaikan dengan RKP
yang disusun oleh pemerintah pusat. Melalui forum Musrenbang dan
mekanisme sinkronisasi pusat-daerah, usulan program dari daerah
diharmonisasikan agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Keterkaitan antar dokumen juga semakin diperkuat melalui
sistem informasi terintegrasi, seperti KRISNA untuk perencanaan
K/L dan SIPD untuk perencanaan daerah. Sistem ini dirancang
untuk menjamin konsistensi vertikal antara dokumen jangka
panjang, menengah, dan tahunan. Di dalamnya, struktur dokumen
perencanaan tidak hanya diuji dari sisi substansi, tetapi juga dari
keselarasan logika program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran.
Pemanfaatan sistem digital ini menjadi bukti bahwa keterkaitan
antardokumen bukan lagi sebatas prosedur administratif, melainkan
merupakan core mechanism dalam menjamin integrasi fiskal dan
pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Lebih jauh, keterkaitan RPJP dan RPJM dengan dokumen teknis
sektoral seperti rencana aksi nasional, peta jalan pembangunan,
strategi besar nasional (grand strategy), maupun rencana tata ruang
juga semakin diperkuat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Contohnya, agenda-agenda transformasional seperti penurunan
emisi karbon, penguatan ekonomi digital, reformasi birokrasi, atau
pengembangan SDM unggul harus dimasukkan ke dalam dokumen
sektoral dan operasional agar dapat dibiayai melalui APBN/APBD.
Tanpa keterkaitan tersebut, arah besar pembangunan dalam RPJP
akan tereduksi menjadi simbol naratif tanpa aktualisasi kebijakan di
lapangan.
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga
keterkaitan ini. Beberapa kementerian atau pemerintah daerah kadang