Page 78 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 78
BAGIAN I 57
Perencanaan
menyusun dokumen perencanaan secara prosedural, namun lemah
dalam konsistensi indikator, target, dan mekanisme implementasinya.
Tidak jarang terjadi inkonsistensi antara sasaran dalam RPJM dan
Renstra K/L, atau antara program prioritas nasional dan belanja nyata
dalam APBN/APBD. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan tidak cukup
hanya pada level format dan dokumen, tetapi harus dibangun melalui
mekanisme koordinasi, integrasi kelembagaan, serta penguatan
kapasitas perencana di setiap tingkatan.
Dari perspektif manajemen kebijakan publik, keterkaitan antara
RPJP, RPJM, dan dokumen perencanaan lainnya adalah cerminan
dari prinsip policy coherence. Dalam teori governance, koherensi
kebijakan lintas waktu, sektor, dan wilayah merupakan indikator
utama efektivitas sistem perencanaan dan penganggaran. Tanpa itu,
kebijakan negara akan berpotensi inkonsisten, boros sumber daya,
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sistemik.
Dengan demikian, keterkaitan antara RPJP dan RPJM dengan
dokumen perencanaan lainnya merupakan fondasi integrasi sistem
pembangunan nasional. Ia tidak hanya menjamin keberlanjutan
arah pembangunan lintas pemerintahan, tetapi juga memastikan
bahwa seluruh program, kebijakan, dan anggaran yang dikeluarkan
oleh negara memiliki benang merah yang utuh, terstruktur, dan
akuntabel. Dalam konteks RPJP 2025–2045, keterkaitan ini menjadi
semakin penting karena sasaran jangka panjang yang ingin dicapai
— seperti Indonesia sebagai negara maju berpendapatan tinggi dan
berkelanjutan — hanya dapat diraih jika seluruh elemen kebijakan
dan perencanaan berjalan dalam irama yang sama dan dalam arah
yang sejalan.
3.4. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RPJP dan RPJM
Dalam sistem perencanaan pembangunan yang bersifat rasional
dan berbasis hasil (results-based planning), keberadaan dokumen
perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJP dan RPJM
tidak cukup hanya disusun dan ditetapkan secara legal. Lebih dari itu,
efektivitasnya sangat ditentukan oleh adanya mekanisme evaluasi dan
