Page 81 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

60 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dari pimpinan nasional untuk menjadikan evaluasi sebagai landasan
pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap administratif.

Lebih jauh, penting untuk membedakan antara pengendalian
administratif dan pengendalian strategis. Pengendalian administratif
meliputi kesesuaian prosedur, alokasi anggaran, dan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan rencana. Sementara pengendalian strategis
melibatkan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan daya ubah
(transformative power) dari program prioritas. Dalam sistem yang
semakin kompleks, pendekatan evaluasi yang hanya fokus pada
serapan anggaran dan keluaran fisik (output) sudah tidak memadai.
Diperlukan pendekatan berbasis hasil (outcome) dan dampak (impact)
agar evaluasi benar-benar memberikan gambaran menyeluruh atas
keberhasilan pembangunan.
Dalam literatur manajemen kinerja publik, evaluasi dan
pengendalian merupakan instrumen esensial dalam menjamin bahwa
seluruh proses perencanaan benar-benar berujung pada hasil nyata
bagi masyarakat. Tanpa evaluasi yang bermakna, perencanaan akan
kehilangan daya arah, dan pembangunan akan menjadi rangkaian
aktivitas tanpa refleksi. Oleh karena itu, integrasi antara RPJP, RPJM,
dan sistem evaluasi yang kuat adalah syarat mutlak bagi negara yang
ingin membangun secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJP
dan RPJM bukan hanya pelengkap sistem perencanaan, melainkan
bagian integral dari governance cycle pembangunan nasional. Melalui
evaluasi yang berbasis data, akuntabilitas, dan pembelajaran kebijakan,
negara dapat memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan
bergerak ke arah yang benar, mampu dikoreksi saat menyimpang, dan
disempurnakan untuk periode berikutnya. Dalam konteks RPJP 2025–
2045, keberhasilan Indonesia menuju visi “Negara Bersatu, Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan” sangat bergantung pada seberapa efektif
proses evaluasi ini dijalankan—bukan hanya sebagai kewajiban
hukum, tetapi sebagai manifestasi nyata dari kepemimpinan yang
bertanggung jawab.