Page 80 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 59
Perencanaan

ini juga melibatkan DPR RI, yang melalui fungsi pengawasan
politiknya, berwenang menilai kesesuaian antara pelaksanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
secara hukum.

Dalam konteks RPJP 2025–2045, pengendalian pelaksanaannya
menjadi semakin kompleks karena mencakup horizon waktu
yang sangat panjang dan melibatkan berbagai aktor lintas periode
pemerintahan. Untuk menjamin keberlanjutan arah, RPJP dibagi
menjadi empat tahapan RPJM. Setiap RPJM memuat indikator target
dan prioritas kebijakan yang diturunkan dari RPJP, dan karenanya
capaian RPJM menjadi proxy indicator terhadap keberhasilan
implementasi RPJP. Di sini, fungsi evaluasi bersifat agregatif:
mengukur kontribusi setiap pemerintahan dalam mencapai sasaran
akhir RPJP pada tahun 2045.

Untuk mendukung prosesevaluasi dan pengendalianyang objektif,
pemerintah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan
berbasis data, seperti KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi
Kinerja Anggaran), Satu Data Indonesia, dan Sistem Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Nasional (e-Monev). Melalui sistem ini, data
perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dapat diakses lintas
instansi dan dikompilasi secara real time. Sistem ini tidak hanya
meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan deteksi dini
atas deviasi kebijakan, duplikasi program, atau stagnasi kinerja di
tengah jalan.
Namun demikian, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian
pembangunan belum sepenuhnya terbebas dari tantangan. Dalam
banyak kasus, evaluasi masih bersifat deskriptif dan formalistik,
belum menyentuh akar masalah atau kegagalan kebijakan. Selain
itu, terdapat kesenjangan antara hasil evaluasi dan tindak lanjut
kebijakan—di mana rekomendasi evaluasi tidak selalu diakomodasi
dalam perencanaan periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa
masih dibutuhkan penguatan kapasitas institusi perencana dan
evaluasi, perbaikan sistem pelaporan, serta komitmen politik yang kuat