Page 75 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

54 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

bangsa untuk melanjutkan fondasi pembangunan menuju status negara
maju di tahun 2045. Untuk mewujudkannya, Presiden menetapkan
delapan misi yang disebut Asta Cita sebagai prioritas nasional. Asta
Cita tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 17 program prioritas
Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang secara cepat
dan terukur dirancang untuk merespons berbagai tantangan strategis
pembangunan. Arah kebijakan ini menjadi struktur utama penyusunan
RPJM dan dasar penyusunan program kementerian/lembaga serta
intervensi pembangunan pusat-daerah.

RPJM Nasional 2025–2029 mengintegrasikan pendekatan
teknokratik dari RPJP dengan agenda politis Presiden terpilih,
menghasilkan delapan prioritas nasional yang disusun secara konkret
dan operasional. Setiap prioritas diturunkan ke dalam program,
kegiatan, dan proyek prioritas yang memiliki indikator kinerja terukur
untuk pelaksanaan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
maupun dunia usaha. Selain itu, RPJM ini mengusung pendekatan
kewilayahan tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang meliputi
strategi pembangunan kawasan timur dan barat, desa dan kota,
serta intervensi pembangunan per provinsi. Kerangka kebijakan ini
sekaligus menjadi acuan rencana pembangunan daerah dan jembatan
sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran nasional. Dengan
demikian, RPJM 2025–2029 memainkan peran strategis dalam
memperkuat fondasi transformasi menuju tercapainya visi Indonesia
Emas 2045.

3.3. Keterkaitan RPJP dan RPJM dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Salah satu prinsip fundamental dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional adalah keterpaduan antardokumen
perencanaan, baik secara vertikal dalam hierarki waktu maupun
secara horizontal antar sektor, wilayah, dan lembaga. Dalam
konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)
tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi induk dan pangkal dari