Page 70 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 49
Perencanaan

penguatan fondasi transformasi, RPJM II (2030–2034) pada akselerasi
dan penguatan transformasi, RPJM III (2035–2039) pada konsolidasi
hasil transformasi, dan RPJM IV (2040–2044) sebagai tahap
pencapaian sasaran Indonesia Emas. Setiap tahapan disusun dengan
focus of development tertentu, namun tetap berada dalam garis besar
RPJP secara utuh. Strategi pentahapan ini memungkinkan adaptasi
terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi, tanpa kehilangan
kontinuitas arah jangka panjang.
Dari perspektif hukum administrasi negara, RPJP memiliki
dua fungsi penting. Pertama, fungsi normatif sebagai dasar hukum
perencanaan, yang mengikat semua bentuk perencanaan menengah
dan tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, fungsi
implementatif sebagai instrumen pengendali kebijakan dan alat
pertanggungjawaban vertikal antar level pemerintahan. Seluruh
dokumen RPJM, RKP, Renstra Kementerian/Lembaga, hingga RPJMD
dan Renstra SKPD, wajib merujuk dan mengacu secara langsung pada
RPJP ini. Artinya, tanpa keterikatan kepada RPJP, setiap kebijakan
pembangunan berisiko menjadi fragmentaris, tidak konsisten, atau
bahkan reaktif terhadap tekanan politik sesaat.
Lebih dari itu, RPJP menjadi instrumen akuntabilitas jangka
panjang. Evaluasi capaian pembangunan nasional tidak hanya dinilai
dari capaian tahunan, tetapi dari kemampuannya untuk mewujudkan
sasaran dan misi dalam RPJP. Indikator seperti pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan,
transformasi hijau, dan penguatan daya saing nasional semuanya
diukur dalam kerangka visi jangka panjang tersebut.
Dengandemikian, RPJP Nasional 2025–2045 sebagaimanatertuang
dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 adalah fondasi strategis
perencanaan nasional yang bukan hanya menjadi acuan teknis, tetapi
juga wujud dari visi kebangsaan yang matang, inklusif, dan berjangka
panjang. Ia menjadi penanda bahwa pembangunan Indonesia tidak
berjalan secara sporadis atau pragmatis, melainkan diarahkan oleh
kehendak kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang
tangguh, sejahtera, adil, dan berpengaruh secara global. Dalam situasi