Page 66 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB III.

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAN
MENENGAH

Dalam tata kelola pembangunan nasional, jangka waktu perencanaan
bukan sekadar pengaturan kalender birokrasi, melainkan cerminan
dari logika pembangunanyang berorientasi jangka pendek, menengah,
dan panjang secara simultan dan sistematis. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM) merupakan
instrumen strategis yang berfungsi sebagai pengarah dan pengikat
arah kebijakan pembangunan negara lintas rezim pemerintahan.
Dokumen-dokumen ini tidak hanya mengartikulasikan kehendak
politik pembangunan, tetapi juga menata prioritas pembangunan
dalam horizon waktu yang berbeda secara hierarkis dan fungsional.
Dalam konteks sistem perencanaan nasional yang ditetapkan melalui
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJP dan RPJM menjadi
poros konseptual yang menghubungkan visi jangka panjang bangsa
dengan perencanaan tahunan dan penganggaran dalam APBN.

RPJP Nasional dirancang sebagai kerangka pembangunan jangka
panjang selama 20 tahun, yang berfungsi sebagai navigasi makro
bagi keseluruhan kebijakan sektoral dan kewilayahan, terlepas dari
perubahan kepemimpinan politik. Ia menjadi bentuk manifestasi
keberlanjutan negara (continuity of state) yang melampaui
kontestasi pemerintahan (continuity of government). Sementara
itu, RPJM disusun dalam horizon lima tahunan sebagai derivasi
langsung dari RPJP, dan sekaligus artikulasi strategis dari visi, misi,