Page 62 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 41
Perencanaan

oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, integrasi perencanaan
menjadi isu penting yang bukan hanya administratif, tetapi strategis,
karena berkaitan langsung dengan efisiensi fiskal, efektivitas
kebijakan, dan kohesi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Secara yuridis, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 secara eksplisit menegaskan bahwa sistem perencanaan
pembangunan nasional harus disusun secara terpadu dan menyeluruh,
mencerminkan suatu kewajiban normatif agar perencanaan
tidak berjalan sektoral, tidak sinkron, atau berbasis kepentingan
institusional sempit. Integrasi dalam hal ini bermakna keterhubungan
substansial dan spasial antarkebijakan, bukan sekadar keselarasan
jadwal atau prosedur penyusunan dokumen.
Perencanaan sektoral di kementerian/lembaga sering kali
cenderung bersifat eksklusif dan berjalan dalam silonya masing-
masing, terutama jika tidak ada mekanisme koordinasi lintas
sektoral yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan overlapping program,
fragmentasi anggaran, serta tumpang tindih output. Dalam praktiknya,
terdapat program di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, atau
sosial yang dijalankan oleh lebih dari satu K/L dengan nomenklatur
dan indikator kinerja yang berbeda, tetapi sasaran yang sama.
Fenomena ini dikenal sebagai policy redundancy yang memboroskan
sumber daya dan melemahkan akuntabilitas kinerja pembangunan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Peraturan Menteri PPN/Bappenas
Nomor 1 Tahun 2021 mengatur adanya pengelompokan program K/L
ke dalam tiga kategori:

1. Program Spesifik K/L (yang hanya relevan bagi satu K/L),
2. Program Lintas Unit Eselon I dalam satu K/L, dan
3. Program Lintas K/L, yang memerlukan koordinasi substansial
antarkementerian.
Program lintas K/L inilah yang menjadi ujian utama integrasi
sektoral. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang
sistematis, seperti forum perencanaan bersama, forum sinkronisasi