Page 60 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 39
Perencanaan

Musrenbang adalah titik temu antara struktur dan aspirasi, antara
rasionalitas teknokratik dan kebutuhan kontekstual. Di sinilah nilai
demokrasi substantif dari sistem perencanaan nasional menjadi
nyata. Negara tidak hanya mengatur rakyat, tetapi membuka ruang
agar rakyat turut serta merumuskan arah kebijakan pembangunan.
Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang dalam praktik sering
kali menghadapi tantangan konseptual dan teknis. Secara konseptual,
tidak semua pemangku kepentingan memahami bahwa Musrenbang
bukan hanya forum pengusulan proyek, melainkan ruang penataan
prioritas strategis. Akibatnya, Musrenbang di beberapa daerah
terjebak dalam logika wish list kegiatan infrastruktur tanpa basis
analisis kebutuhan dan keterkaitan program. Secara teknis, proses
penjaringan aspirasi dari bawah kerap mengalami bottle-neck ketika
usulan dari tingkat desa dan kecamatan tidak terakomodasi secara
utuh di tingkat kabupaten atau provinsi karena keterbatasan fiskal,
ketidaksesuaian kewenangan, atau minimnya sinkronisasi dengan
rencana strategis K/L.

Untuk menjawab tantangan tersebut, regulasi perencanaan dan
instrumen pelaksanaannya—termasuk Permen PPN/Bappenas No. 1
Tahun 2021—mengatur secara lebihsistematis tahapan dan mekanisme
Musrenbang. Forum ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan
bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Renja K/L. Keluaran Musrenbang digunakan dalam forum dua
pihak dan tiga pihak antara kementerian/lembaga dengan Bappenas
dan Kementerian Keuangan. Di dalam forum ini, usulan daerah yang
berasal dari Musrenbang akan dikaji kelayakannya, diselaraskan
dengan pagu indikatif, dan dikoordinasikan lintas sektor agar tidak
terjadi tumpang tindih program atau duplikasi pembiayaan.

Lebih jauh, pemanfaatan sistem informasi seperti KRISNA dan
SIPD telah mendorong transformasi digital dalam proses Musrenbang.
Aspirasi masyarakat yang dulu disampaikan melalui proposal manual
kini dapat dimasukkan langsung oleh perangkat desa dan OPD
ke dalam sistem digital, yang kemudian ditabulasi, dianalisis, dan
diselaraskan dalam platform perencanaan nasional. Hal ini menandai