Page 63 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

42 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

lintas sektor, serta mekanisme review oleh Bappenas dan Kemenkeu
dalam forum dua pihak dan tiga pihak.

Selain integrasi sektoral, sistem perencanaan nasional juga
dituntut untuk menghadirkan integrasi spasial, yaitu keterkaitan
antaraprioritaspembangunan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan
wilayah. Konstitusi Indonesia yang menempatkan keadilan sosial dan
kesatuan nasional sebagai tujuan negara mengharuskan perencanaan
wilayah tidak hanya menjadi pelengkap sektoral, tetapi harus berdiri
sebagai dimensi korektif terhadap ketimpangan regional.

Integrasi perencanaan wilayah terlihat dalam upaya sinkronisasi
RPJM Nasional dan RKP dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), RPJM Daerah, dan RKPD. Pemerintah pusat melalui
Bappenas dan Kementerian ATR/BPN berupaya menyelaraskan
sasaran pembangunan nasional dengan tata ruang nasional dan
struktur ruang wilayah. Sebagai contoh, pengembangan kawasan
metropolitan, kawasan industri strategis, atau kawasan perbatasan
nasional tidak mungkin efektif tanpa kolaborasi spasial yang jelas
antara pusat dan daerah. Di sinilah pentingnya menggabungkan
pendekatan sektoral-topik dengan pendekatan spasial-wilayah dalam
satu peta rencana pembangunan yang integratif.

Dalam praktiknya, integrasi spasial diakomodasi melalui
pendekatan major project atau proyek prioritas nasional berbasis
wilayah strategis yang mencakup lebih dari satu sektor dan lebih dari
satu daerah administratif. Misalnya, proyek pengembangan Kawasan
Industri Terpadu Batang atau KEK Mandalika melibatkan sektor
infrastruktur, industri, tenaga kerja, dan pariwisata, serta memerlukan
koordinasi antardaerah. Hal ini mendorong logika perencanaan lintas
yurisdiksi yang menuntut integrasi kelembagaan dan spasial secara
simultan.

Selain perencanaan sektoral dan wilayah, terdapat pula
perencanaan teknis yang bersifat lebih mikro dan operasional,
seperti penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Aksi
Nasional, Renstra Eselon I, dan dokumen perencanaan teknis lainnya.