Page 64 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 43
Perencanaan

Sering kali, perencanaan teknis ini disusun tanpa merujuk langsung
pada RPJM, RKP, atau Renstra K/L secara utuh, melainkan lebih
menekankan pada target internal unit kerja. Hal ini menyebabkan
terjadinya decoupling antara rencana teknis dan rencana strategis,
sehingga hasilnya sulit diukur dari sisi kontribusi terhadap tujuan
nasional.
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021 secara tegas
menginstruksikan agar setiap kegiatan teknis dalam Renja K/L harus
dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti KAK, RAB, dan
Justifikasi Kegiatan yang konsisten dengan tujuan dan indikator
Renstra dan RKP. Di sinilah letak integrasi teknis: memastikan bahwa
setiap kegiatan, sekecil apa pun, memiliki keterkaitan vertikal dengan
tujuan strategis kementerian dan arah pembangunan nasional.
Dengan demikian, perencanaan teknis menjadi perpanjangan tangan
dari desain makro kebijakan pembangunan negara.

Peran teknologi informasi menjadi kunci akselerasi integrasi
perencanaan. Sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi
Kinerja Anggaran) yang dikembangkan Bappenas memungkinkan
penginputan program, kegiatan, dan output secara real time, dengan
platform yang dapat diakses bersama oleh Kementerian PPN,
Kemenkeu, K/L, dan pemda. Sistem ini memaksa seluruh unit kerja
untuk menggunakan nomenklatur yang seragam, indikator yang
terstandar, dan logika perencanaan yang terkonsolidasi. KRISNA
juga terintegrasi dengan SMART, OM-SPAN, e-Monev, dan sistem
lainnya, sehingga membentuk ekosistem informasi perencanaan yang
terhubung antara rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Digitalisasi
ini bukan sekadar efisiensi administratif, tetapi juga penguatan
akuntabilitas, harmonisasi lintas aktor, dan konsistensi dalam
pemanfaatan anggaran negara.

Integrasi perencanaan sektoral, teknis, dan wilayah bukanlah
pilihan, tetapi syarat utama keberhasilan pembangunan nasional
yang holistik dan berkelanjutan. Fragmentasi kebijakan akan
terus menghantui manajemen keuangan publik selama dokumen
perencanaan disusun secara sektoral, parsial, dan tidak saling