Page 61 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

40 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

pergeseran dari administrasi musyawarah menjadi data-driven
deliberation, yang meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
efisiensi proses perencanaan partisipatif.

Dalam konteks teori kebijakan publik, Musrenbang dapat dikaji
melalui pendekatan participatory policy-making, yang menyatakan
bahwa kualitas suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh
mana proses perumusannya melibatkan para aktor yang terdampak.
Musrenbang tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan
pembangunan, tetapi juga memperbesar peluang keberhasilan
implementasinya, karena masyarakat merasa menjadi bagian
dari proses penyusunan kebijakan tersebut. Dengan demikian,
Musrenbang bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga instrumen
politik yang menyatukan antara negara dan masyarakat dalam proyek
bersama bernama pembangunan nasional.

Dengan demikian, mekanisme Musrenbang menjadi jantung dari
demokratisasi perencanaan pembangunan nasional. Ia menjembatani
jurang antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, serta memperkuat
sistem perencanaan agar tidak menjadi dokumen teknokratik yang
hampa dari realitas sosial. Musrenbang adalah manifestasi dari asas
demokrasi dalam perencanaan, sekaligus instrumen integratif yang
menyatukan keragaman aktor, wilayah, dan kepentingan dalam
satu desain pembangunan nasional yang partisipatif, inklusif, dan
berorientasi hasil. Dalam lanskap tata kelola publik kontemporer,
keberhasilan Musrenbang menjadi indikator utama dari kematangan
sistem perencanaan suatu negara.

2.4. Integrasi Perencanaan Teknis, Sektoral, dan Wilayah

Dalam tataran ideal, perencanaan pembangunan nasional
seharusnya tidak menjadi kumpulan dokumen yang terpisah-pisah,
tetapi merupakan satu kesatuan sistemik yang menyatukan beragam
dimensi: sektoral, spasial, teknis, fiskal, dan kelembagaan. Namun
dalam praktik, fragmentasi kebijakan publik acap kali lahir dari
ketidakterpaduan antara perencanaan sektoral kementerian/lembaga
(K/L), perencanaan teknis bidang tertentu, dan perencanaan wilayah