Page 58 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 37
Perencanaan

kolaborasi dengan masyarakat. Dokumen ini memuat pula
informasi tentang keluaran (KRO dan RO), lokasi kegiatan,
indikator kinerja, serta komponen pembiayaan. Penyusunan
Renja K/L wajib mengikuti prosedur dan format sebagaimana
ditetapkan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021.
Fungsi Renja K/L sangat strategis karena menjadi dokumen
operasional harian yang menjadi dasar pengajuan anggaran
dalam RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran K/L). Renja K/L juga
menjadi basis evaluasi dan penilaian kinerja oleh Bappenas dan
Kementerian Keuangan dalam proses penelaahan perencanaan
dan penganggaran. Konsistensi antara Renja dan Renstra menjadi
syarat mutlak terciptanya alur logis dalam pengelolaan fiskal dan
perencanaan pembangunan nasional.
Hirarki dokumen perencanaan tidak hanya menjamin
kesinambungan antar waktu, tetapi juga memastikan bahwa setiap
tindakan pembangunan memiliki legitimasi normatif dan arah yang
jelas. Ia berfungsi sebagai garansi struktural bahwa alokasi anggaran
negara, baik dalam APBN maupun APBD, tidak bergerak di luarrencana
dan prioritas nasional. Dalam tata kelola fiskal yang demokratis, hal
ini menjadi sangat penting sebagai bentuk ex ante accountability—
pertanggungjawaban sebelum anggaran dibelanjakan. Kegagalan
menjaga kohesi antar dokumen dalam hirarki ini akan berakibat
pada fragmentasi kebijakan, ketidakefisienan anggaran, dan
rendahnya efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, pembenahan
sistem dan struktur dokumen perencanaan merupakan prasyarat
bagi terwujudnya manajemen keuangan negara yang profesional,
transparan, dan berorientasi hasil (results-based management).

2.3. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)

Di tengah kecenderungan teknokratisasi perencanaan pem-
bangunan di berbagai negara berkembang, Indonesia mengadopsi
pendekatanyangrelatif khas—yaknidenganmenginstitusionalisasikan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai