Page 54 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 54
BAGIAN I 33
Perencanaan
2.2. Hirarki Dokumen Perencanaan: RPJP, RPJM, RKP, Renstra K/L,
Renja K/L
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen
perencanaan tidak dapat dipahami sebagai entitas tunggal yang
berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari suatu konstruksi
bertingkat dan saling bertaut yang disebut dengan hirarki dokumen
perencanaan. Hirarki ini bukan sekadar urutan administratif, tetapi
mencerminkan sistematika rasional dalam menetapkan visi, misi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan negara dari jangka
panjang hingga tahunan. Ia menjadi perangkat stratifikasi normatif
yang menyatukan arah pembangunan lintas waktu dan lintas sektor
ke dalam satu sistem kebijakan publik yang terstruktur, terintegrasi,
dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi rujukan utama
yang menetapkan struktur hirarki dokumen perencanaan nasional.
Dalam Pasal 3 ayat (3), ditegaskan bahwa hasil dari sistem perencanaan
pembangunan nasional meliputi:
(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan
(c) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
