Page 52 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 31
Perencanaan

hanya struktur. Sistem memaksa seluruh aktor tunduk pada logika
konsistensi kebijakan dalam satu kerangka pembangunan nasional.

Lebih lanjut, sistem ini menegaskan pembagian kewenangan
yang asimetris tetapi sinkron. Pemerintah pusat bertanggung jawab
menyusun kebijakan makro nasional, program lintas kementerian/
lembaga, dan isu strategis berskala nasional. Sementara pemerintah
daerah menyusun rencana pembangunan berdasarkan tugas dan
fungsi masing-masing, namun tetap mengacu padaarah pembangunan
nasional. Hubungan ini mencerminkan prinsip subsidiarity dalam tata
kelola publik, yaitu bahwa kewenangan didesentralisasikan sejauh
yang bisa dilaksanakan oleh daerah, namun tetap dalam koridor visi
nasional. Di sinilah konsep otonomi daerah tidak diartikan sebagai
kedaulatan penuh, melainkan delegated autonomy yang diikat oleh
kepentingan kolektif nasional.

Sistem perencanaan pusat–daerah juga diselenggarakan melalui
mekanisme koordinasi yang diformalkan dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang tidak hanya
dilaksanakan di tingkat desa dan kabupaten, tetapi juga di tingkat
provinsi dan nasional. Melalui forum ini, usulan dari bawah (bottom-
up) dikompilasi, diverifikasi, dan disinkronkan dengan rencana
sektoral (top-down). Musrenbang menjadi medium artikulatif antara
aspirasi lokal dan rencana pusat, serta sekaligus berfungsi sebagai
negotiation platform antara aktor daerah dan kementerian/lembaga.
Hal ini menjadikan perencanaan pembangunan di Indonesia
bercorak hibrid: menggabungkan pendekatan teknokratik, politis,
dan partisipatif.
Namun demikian, pelaksanaan sistem ini tidak luput dari
tantangan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara waktu
penyusunan dokumen perencanaan pusat dan daerah. Misalnya,
RPJM Nasional disusun setelah pelantikan Presiden, sedangkan RPJM
Daerah disusun pasca pelantikan kepala daerah, yang tidak selalu
bertepatan secara kalender politik. Akibatnya, terjadi missalignment
planning, di mana rencana daerah tidak sempat menyesuaikan
dengan perubahan prioritas nasional. Masalah lainnya adalah belum