Page 51 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

30 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

perencanaan yang sebelumnya terpusat harus dirombak menjadi
sistem yang simultan: terintegrasi secara vertikal dan terkoordinasi
secara horizontal. Di sinilah letak urgensi membangun sistem
perencanaan pembangunan nasional yang mampu menjembatani
kepentingan negara secara keseluruhan dengan aspirasi lokal dan
keragaman spasial. Sistem perencanaan pusat–daerah bukan hanya
mekanisme pembagian tugas administratif, melainkan bentuk
governance architecture yang merekonstruksi relasi kuasa, sumber
daya, dan akuntabilitas dalam pembangunan nasional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mengandung
dua pesan penting. Pertama, bahwa perencanaan nasional dan
daerah harus dibangun dalam kerangka sistem yang tunggal dan
terkoordinasi. Kedua, bahwa aktor-aktor perencanaan tidak terbatas
pada pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pemerintah daerah dan
elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sistem ini tidak bekerja secara
sektoral dan hierarkis semata, tetapi juga menuntut adanya horizontal
accountability antarpelaku pembangunan.

Dalam praktiknya, sistem ini dibentuk melalui struktur
kelembagaan dan mekanisme kerja yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. PP ini menetapkan
tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional secara
menyeluruh, termasuk peran strategis Menteri PPN/Bappenas di
tingkat pusat serta Bappeda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Menteri bertanggung jawab menyusun dokumen RPJP Nasional,
RPJM Nasional, dan RKP, sedangkan kepala Bappeda menyusun RPJP
Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD. Meskipun disusun oleh entitas yang
berbeda, seluruh dokumen ini harus saling merujuk, membentuk
jejaring dokumen yang berkesinambungan secara substantif dan
koheren secara temporal. Di sinilah pentingnya sistem, bukan