Page 49 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 49
BAB II.
SISTEM DAN STRUKTUR
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Jika perencanaan adalah fondasi dari seluruh siklus manajemen
keuangan publik, maka sistem dan strukturnya adalah kerangka
arsitektural yang memungkinkan perencanaan itu hadir secara
operasional, terkoordinasi, dan berdampak. Dalam logika
institusional, perencanaan tidak dapat dimaknai sebagai tindakan
satu arah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu
sistem yang terintegrasi secara hierarkis, sektoral, spasial, dan
temporal. Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia
dirancang untuk menjamin bahwa pembangunan tidak bersifat
fragmentaris, melainkan dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan
selaras antara pusat dan daerah, antarsektor, serta antarkepentingan.
Inilah wujud dari ikhtiar negara membangun rationalized governance
yang mampu menata kekuatan, sumber daya, dan aspirasi dalam satu
sistem kebijakan pembangunan nasional.
Sistem ini tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi merupakan
produk dari rekonstruksi kelembagaan pasca-reformasi yang
menuntut adanya perencanaan yang lebih partisipatif, transparan,
dan berbasis hasil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi
landmark legislation yang secara paradigmatik mengubah watak
perencanaan dari pendekatan yang bersifat sentralistik dan
administratif menjadi sistematis, demokratis, dan akuntabel. Melalui
undang-undang ini, dibentuklah sistem perencanaan pembangunan
