Page 45 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

24 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

mewujudkan efektivitas pembangunan dan akuntabilitas penggunaan
keuangan negara.

A. Perencanaan sebagai Fondasi Penganggaran
Perencanaan pembangunan, sebagaimana didefinisikan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan
proses penentuan arah dan tindakan masa depan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks
fiskal, perencanaan bertindak sebagai blueprint yang mendahului
dan memandu proses penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN). Setiap program dan kegiatan yang akan
didanai oleh negara harus terlebih dahulu terumuskan dalam
dokumen perencanaan, baik dalam bentuk Renstra K/L (lima
tahunan) maupun Renja K/L (tahunan), yang secara substansi
bersumber dari RPJM Nasional dan RKP.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 secara gamblang
menyusun tata cara penyusunan RPJP, RPJM, dan RKP sebagai
dokumen makro yang selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga dalam dokumen Renstra dan Renja. Dalam
arsitektur ini, perencanaan menjadi prasyarat logis dan legal
bagi penganggaran. Dengan kata lain, tidak boleh ada alokasi
anggaran yang tidak bersumber dari rencana pembangunan.
Ini adalah manifestasi dari asas legalitas dan tertib administrasi
dalam pengelolaan keuangan negara. No plan, No budget bukan
hanya semboyan, tetapi merupakan prinsip hukum positif yang
menjadi pengaman terhadap praktik pemborosan fiskal dan
penganggaran yang diskriminatif.
Lebih dari itu, substansi perencanaan yang tertuang dalam
dokumen RKP setiap tahun menjadi kerangka rujukan dalam
penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN oleh
Kementerian Keuangan. RKP memuat prioritas nasional, sasaran
pembangunan, dan kerangka ekonomi makro yang menjadi
indikator dalam menyusun kebijakan fiskal dan pagu anggaran
kementerian/lembaga. Dalam konteks ini, perencanaan bukan
hanya memberikan arahan substantif, tetapi juga menjadi
instrumen pengendali terhadap arah dan struktur anggaran negara.