Page 41 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

20 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

maupun politik. Ia memberi ruang bagi pemerintah untuk
mengadaptasi kebijakan melalui revisi rencana tahunan, pergeseran
program, atau reorientasi sasaran sesuai dengan kondisi faktual.
Dengan kata lain, perencanaan bukanlah produk statis, melainkan
sistem yang lentur dan dinamis, namun tetap berpijak pada rambu-
rambu regulatif dan prinsip transparansi. Kemampuan sistem ini
untuk mengelola perubahan secara normatif menjadi bukti bahwa
perencanaan tidak hanya menyusun masa depan, tetapi juga me
mitigasi risiko ketidaktercapaian tujuan negara.

Akhirnya, sistem perencanaan pembangunan nasional
merupakan manifestasi dari prinsip good governance dalam
sektor publik. Ia menciptakan ruang koordinatif, meningkatkan
akuntabilitas pengeluaran negara, dan memperkuat legitimasi politik
kebijakan fiskal. Dalam perspektif hukum administrasi negara,
perencanaan juga menegaskan prinsip legalitas karena setiap program
yang dianggarkan harus berakar pada dokumen perencanaan yang
telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, memahami tujuan dan
fungsi sistem perencanaan bukan hanya penting untuk efektivitas
kebijakan, tetapi juga esensial bagi terwujudnya pemerintahan yang
sah, rasional, dan berorientasi hasil.

1.3. Asas Umum Perencanaan
Asas merupakan landasan etik dan normatif yang mengarahkan
seluruh proses penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan.
Dalam ranah hukum administrasi negara, asas bukan sekadar prinsip
moral, melainkan bagian dari grundnorm yang memberi legitimasi
terhadap setiap tindakan pemerintahan. Ia menjadi semacam “kompas
ideologis” yang memastikan bahwa kegiatan perencanaan tidak
menyimpang dari tujuan bernegara dan prinsip tata kelola yang baik
(good governance). Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan
nasional, asas-asas ini berfungsi sebagai koridor normatif yang harus
dijadikan rujukan dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan
dokumen perencanaan di semua level pemerintahan.