Page 36 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 36

BAGIAN  I   15
                                                            Perencanaan

            rencana  strategis  (Renstra  K/L),  rencana  kerja  tahunan  (Renja
            K/L), hingga integrasinya ke dalam  siklus penganggaran nasional.
            Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca mampu memahami
            perencanaan  bukan  sebagai prosedur administratif yang linier,
            melainkan sebagai arena kontestasi ide, kepentingan, dan nilai yang
            dikelola secara normatif melalui instrumen regulasi.

            1.1.  Pengertian dan Makna Perencanaan dalam Konteks
                 Keuangan Publik

                Perencanaan, dalam lanskap manajemen keuangan publik,
            bukanlah sekadar kegiatan menyusun daftar kegiatan dan anggaran,
            melainkan merupakan jantung dari seluruh proses pengelolaan
            keuangan negara. Ia adalah mekanisme artikulatif  antara cita-cita
            konstitusional  dengan kalkulasi  kebijakan pembangunan yang
            berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam pengertian konseptual,
            Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
            Pembangunan Nasional secara tegas mendefinisikan perencanaan
            sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
            tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
            daya yang tersedia. Definisi ini mencerminkan bahwa perencanaan
            tidak hanya berorientasi pada masa depan, tetapi juga menekankan
            rasionalitas dalam pengambilan keputusan, efisiensi pemanfaatan
            sumber daya, serta prioritas dalam memilih alternatif tindakan.
                Dalam kerangka teori  manajemen  publik, perencanaan
            merupakan  proses  determinatif yang memberi arah pada fungsi-
            fungsi lain  seperti penganggaran, pelaksanaan,  pengawasan, dan
            evaluasi. Tanpa perencanaan yang memadai, fungsi penganggaran
            akan kehilangan daya arah (directionality), fungsi pelaksanaan
            menjadi reaktif, dan fungsi evaluasi kehilangan standar ukur. Dengan
            demikian, perencanaan memegang peran primus inter pares dalam
            tata kelola fiskal, karena menjadi premis awal bagi rasionalitas
            kebijakan dan pengendalian akuntabilitas.

                Makna strategis dari perencanaan dalam konteks keuangan publik
            juga dapat ditelusuri dari keterkaitannya dengan visi pembangunan
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41