Page 35 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

14 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

strategis dan berpotensi menimbulkan distorsi alokasi sumber daya
publik.

Perencanaan dalam konteks tata kelola negara modern bukanlah
semata-mata penyusunan dokumen teknis, melainkan bentuk
artikulasi kehendak konstitusional yang bertujuan mewujudkan
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan
pembangunan yang deliberatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan
mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa sistem
perencanaan merupakan satu kesatuan tata cara yang melibatkan
unsur negara dan masyarakat dalam kerangka jangka panjang,
menengah, dan tahunan. Artinya, perencanaan tidak dapat dibatasi
sebagai domain teknokratik belaka, melainkan harus diletakkan
dalam kerangka paradigmatik sebagai wahana integrasi antara visi
politik negara dan rasionalitas ekonomi pembangunan.

Dalam perjalanannya, perencanaan pembangunan nasional diatur
melalui regulasi multi-level yang membentuk arsitektur normatif
yang kokoh, mulai dari level undang-undang hingga peraturan teknis
menteri. Regulasi-regulasi tersebut bukan hanya memuat prosedur
formil, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip substantif seperti
efisiensi penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, keterpaduan
lintas sektor dan wilayah, serta keberlanjutan program pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur tata
cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan dokumen perencanaan
kementerian/lembaga, yang dalam konteks sistem keuangan negara
berfungsi sebagai simpul penghubung antara visi pembangunan
jangka panjang dan implementasi kebijakan anggaran tahunan
(APBN).

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk
mengurai secara sistematis konsep dasar, asas-asas normatif, serta
tujuan strategis dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kajian ini akan menjadi basis pemahaman sebelum memasuki
tahapan teknokratis berikutnya, seperti penyusunan dokumen