Page 30 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

Pendahuluan 9

di kementerian/lembaga, Financial (F) melalui mekanisme
perbendaharaan dan pengadaan barang/jasa, serta Information (I)
sebagai sistem pendukung melalui BAS dan aplikasi elektronik.
Proses pelaksanaan anggaran ini tidak berjalan dalam ruang hampa,
tetapi terus berinteraksi dengan External Relations (ER) melalui
akuntabilitas horizontal kepada DPR dan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan. Mekanisme pengendalian dalam Bagian IV
kemudian berfungsi sebagai sistem umpan balik yang mengevaluasi
sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan perencanaan awal, sekaligus
menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan kebijakan. Sistem
e-Monev dan audit BPK tidak hanya mengukur output tetapi juga
outcome, sehingga menciptakan siklus pembelajaran yang terus
menerus untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
Siklus mencapai puncaknya dalam Bagian Pelaporan yang
mengkonsolidasikan seluruh dimensi PAFHRIER - di mana LKPP dan
LKjIP tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban Financial (F),
tetapi juga merefleksikan kualitas Policy Analysis (PA) melalui capaian
outcome, efektivitas Human Resources (HR) dalam implementasi,
validitas Information (I) dalam penyajian data, serta responsivitas
External Relations (ER) terhadap kebutuhan stakeholders. Pelaporan
yang berkualitas kemudian menjadi input berharga untuk perencanaan
periode berikutnya, menciptakan siklus yang terus berputar dan
berevolusi. Dalam model ini, tidak ada bagian yang berdiri sendiri
- kegagalan dalam perencanaan akan berdampak sistemik pada
penganggaran yang tidak realistis, pelaksanaan yang tersendat,
pengendalian yang tidak efektif, hingga pelaporan yang tidak akurat.
Sebaliknya, sinergi antar komponen akan menciptakan sebuah sistem
manajemen keuangan publik yang adaptif, di mana kebijakan yang
baik didukung oleh anggaran memadai, diimplementasikan oleh
SDM kompeten, didukung data valid, dan diawasi secara partisipatif
oleh publik.

Buku ini memiliki keterbatasan, antara lain fokusnya yang hanya
pada pemerintah pusat, sehingga tidak mengulas detail praktik di
pemerintah daerah atau BUMN. Selain itu, dinamika regulasi—