Page 28 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 28

Pendahuluan   7


            Keuangan  sebagai  pengendali  fiskal  dan  konflik  kepentingan  yang
            sering muncul dalam proses pembahasan anggaran dengan DPR.

                Bagian ketiga tentang  Pelaksanaan  menitikberatkan pada
            implementasi anggaran. Fokus bagian ketiga adalah implementasi
            anggaran di lapangan yang mencakup tiga aspek penting. Pertama,
            sistem perbendaharaan negara melalui mekanisme SP2D (Surat
            Perintah Pencairan Dana) dan pengelolaan kas negara yang diurai
            dengan contoh kasus keterlambatan penyaluran dana. Kedua,
            penerapan  Bagan Akun Standar (BAS) sebagai  upaya standarisasi
            akuntansi pemerintah  beserta problem dualisme  sistem akuntansi
            antara Kemenkeu dan kementerian teknis. Ketiga, tata kelola
            pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak hanya membahas
            regulasi  LKPP tetapi  juga praktik inovasi pengadaan elektronik
            serta kasus-kasus penyimpangan yang sering terjadi. Bagian ini juga
            menyertakan analisis mendalam tentang pengelolaan Barang Milik
            Negara (BMN) mulai  dari pendataan, optimalisasi aset, termasuk
            tantangan optimalisasi dan akuntabilitasnya.

                Bagian keempat,  Pengendalian,  menekankan pentingnya
            evaluasi kinerja berbasis outcome  dan  dampak, bukan sekadar
            output. Bagian ini memberikan penekanan pada sistem pengawasan
            dan evaluasi kinerja pembangunan. Diuraikan secara komprehensif
            mekanisme pengendalian internal melalui Aparat Pengawasan Intern
            Pemerintah (APIP) dan pengendalian eksternal oleh BPK, termasuk
            analisis tentang efektivitas tindak lanjut temuan pemeriksaan.
            Dibahas pula sistem e-Monev  dan SMART (Sistem Monitoring dan
            Review  Anggaran Terpadu) sebagai  instrumen pengukuran kinerja
            berbasis  outcome,  beserta  kendala  kualitas  data  dan  indikator
            yang sering dihadapi. Tidak ketinggalan, disajikan analisis tentang
            Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur
            kinerja kementerian/lembaga dan  polemik  tentang objektivitas
            penilaiannya.
                Bagian    kelima,   Pelaporan,    menguraikan     kewajiban
            pertanggungjawaban keuangan  dan kinerja sebagai puncak  siklus
            manajemen  keuangan  publik.  Dibahas  secara  mendalam  proses
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33