Page 25 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

4 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

strategis dalam ekosistem tata kelola keuangan publik - di mana
praktisi pemerintah sebagai pelaku utama. Mereka merupakan
aktor-aktor kunci dalam sistem manajemen keuangan publik yang
setiap hari berhadapan dengan tantangan multidimensi - mulai dari
tekanan politik untuk memenuhi janji pembangunan, keterbatasan
anggaran yang harus dialokasikan secara strategis, hingga tuntutan
transparansi dan akuntabilitas yang semakin ketat dari masyarakat
dan lembaga pengawas. Tantangan utama yang mereka hadapi
adalah bagaimana menyelaraskan tiga elemen fundamental yaitu
kebijakan (apa yang ingin dicapai), anggaran (berapa biayanya),
dan implementasi (bagaimana mencapainya) dalam sebuah sistem
yang seringkali terfragmentasi oleh sekat-sekat birokrasi dan
kepentingan sektoral. Selanjutnya, akademisi sebagai penyedia
analisis kritis dan rekomendasi kebijakan, serta masyarakat sipil
sebagai pengawal demokrasi yang memastikan akuntabilitas publik.
Tantangan multidimensi yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis
administratif, tetapi juga politis dan sosial, mulai dari tekanan politik
untuk memenuhi janji pembangunan, keterbatasan anggaran yang
harus dialokasikan secara strategis, hingga tuntutan transparansi
dan partisipasi publik yang semakin menguat dalam pengambilan
keputusan fiskal.
Latar belakang penyusunan buku ini berangkat dari pengamatan
mendalam terhadap realitas praktik pengelolaan keuangan
negara selama ini, di mana masih banyak ditemukan kesenjangan
pemahaman antara berbagai pemangku kepentingan. Di kalangan
praktisi pemerintah, seringkali ditemukan pemahaman yang
parsial tentang sistem secara keseluruhan. Sementara di sisi lain,
akademisi dan masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan fiskal
kerap kali kurang memahami kompleksitas teknis penganggaran
negara. Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan staf perencana di
kementerian yang mahir menyusun dokumen Renstra dan Renja
namun kurang memahami implikasi fiskal dari rencana tersebut,
atau para penganggar di unit Eselon I yang piawai menyusun RKA-
K/L tetapi kurang mengerti keterkaitannya dengan indikator
kinerja pembangunan. Di saat yang sama, pengamat kebijakan