Page 26 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

Pendahuluan 5

dari kalangan akademisi seringkali memberikan kritik yang tajam
terhadap alokasi anggaran tanpa sepenuhnya memahami mekanisme
teknis penyusunannya, sementara aktivis masyarakat sipil terkadang
menuntut transparansi tanpa mengerti kendala birokrasi yang
dihadapi. Kondisi ini menciptakan disfungsi dalam tata kelola
keuangan publik dimana berbagai pihak berbicara dalam bahasa yang
berbeda.
Oleh karena itu, buku ini sengaja dirancang sebagai jembatan
pengetahuan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan
negara secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan strategis
berbasis RPJP dan RPJM, penyusunan anggaran berbasis kinerja,
pelaksanaan yang efisien dan efektif, pengendalian melalui monitoring
dan evaluasi, hingga pertanggungjawaban dan tindak lanjut
temuan pemeriksaan. Bagi praktisi pemerintah, buku ini menjadi
panduan komprehensif untuk memahami keterkaitan antar tahapan
pengelolaan keuangan. Bagi akademisi, buku ini menyediakan
kerangka analitis yang solid untuk mengkritisi kebijakan fiskal secara
konstruktif. Sedangkan bagi masyarakat sipil, buku ini memberikan
pemahaman mendalam tentang mekanisme penganggaran negara
sehingga dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan
pendekatan multidisipliner ini, buku ini diharapkan dapat menjadi
platform bersama bagi semua pemangku kepentingan untuk berdialog
dalam bahasa yang sama tentang tata kelola keuangan publik yang
lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam beberapa bagian buku ini, penjelasan mengenai sistem
manajemen keuangan publik akan diperkuat dengan ilustrasi konkret
dari praktik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), khususnya pada satuan kerja Kantor Pertanahan
di daerah. Contoh-contoh tersebut digunakan untuk memberikan
gambaran aplikatif tentang bagaimana prinsip-prinsip perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian anggaran serta
pelaporan diterapkan dalam konteks kelembagaan yang nyata,
sekaligus untuk memperlihatkan dinamika antara kerangka normatif
dengan praktik birokrasi di lapangan.