Page 29 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

8 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang
mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, beserta tantangan rekonsiliasi
data antar instansi. Bagian ini juga mengupas penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tidak ketinggalan, dibahas pula
tantangan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan untuk memenuhi
prinsip akuntabilitas publik. Bagian ini ditutup dengan refleksi
tentang pentingnya pelaporan yang tidak hanya memenuhi aspek
formal, tetapi juga bisa menjadi alat pembelajaran untuk perbaikan
kebijakan di masa depan.

Keterkaitan sistematis antar bagian dalam buku ini secara
komprehensif merepresentasikan siklus manajemen keuangan publik
yang mengadaptasi model PAFHRIER Garson dan Overman (1997)
menjadi suatu kerangka operasional terintegrasi dengan hubungan
sistemik antar komponennya. Dimulai dari Policy Analysis (PA) yang
tercermin dalam Bagian Perencanaan, di mana analisis kebijakan tidak
hanya berhenti pada formulasi dokumen RPJP dan RPJM, tetapi juga
mencakup proses deliberatif melalui Musrenbang untuk memastikan
kebijakan publik responsive terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Proses perencanaan ini kemudian secara organik terhubung dengan
Financial (F) dalam Bagian Penganggaran, di mana kebijakan yang
telah dirumuskan ditransformasikan menjadi alokasi fiskal melalui
mekanisme penyusunan RKA-K/L dan APBN. Keterkaitan ini tidak
bersifat linear melainkan dialektis - di satu sisi perencanaan harus
realistis secara fiskal, di sisi lain penganggaran harus tetap luwes
untuk mengakomodasi dinamika kebijakan. Proses ini diperkuat oleh
sistem informasi terintegrasi (I) seperti KRISNA yang memastikan
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sekaligus menjadi
basis data untuk pengambilan keputusan di tahap berikutnya.

Transformasi dari perencanaan dan penganggaran menuju
implementasi diwujudkan dalam Bagian Pelaksanaan yang secara
paralel mencerminkan tiga komponen PAFHRIER sekaligus:
Human Resources (HR) dalam konteks kapasitas SDM pelaksana