Page 24 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

Pendahuluan 3

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang mewajibkan APBN disusun berdasarkan dokumen
perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara
itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengatur teknis pelaksanaan anggaran, mulai dari pencairan
dana hingga pertanggungjawaban. Ketiga UU ini saling melengkapi:
SPPN mengatur apa yang akan dicapai, Keuangan Negara mengatur
bagaimana membiayainya, dan Perbendaharaan Negara mengatur
bagaimana melaksanakannya. Selain itu, buku ini juga merujuk
pada regulasi pendukung seperti Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
mengoptimalkan pendapatan negara di luar pajak, serta Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menjadi dasar audit oleh
BPK. Aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Peraturan Menteri
Keuangan serta aturan-aturan lain juga dijelaskan untuk memberikan
kepastian hukum dalam praktik sehari-hari.

Buku ini secara khusus ditujukan kepada para praktisi yang
bekerja di lingkungan pemerintah pusat, termasuk para perencana
di Bappenas yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan makro,
para penganggar di Kementerian Keuangan yang mengalokasikan
sumber daya fiskal, serta para pelaksana di kementerian/lembaga
teknis yang mengimplementasikan program di lapangan. Namun
demikian, cakupan pembaca buku ini diperluas untuk menjangkau
kalangan akademisi yang menekuni studi administrasi publik
dan kebijakan fiskal, serta masyarakat sipil yang aktif mengawal
transparansi pengelolaan keuangan negara. Kelompok pembaca
yang beragam ini dipilih karena masing-masing memainkan peran