Page 27 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

6 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Bagian pertama buku ini membahas Perencanaan sebagai titik
awal manajemen keuangan publik. Bagian ini membahas landasan
filosofis dan teknis perencanaan pembangunan nasional sebagai tahap
awal siklus manajemen keuangan publik. Secara mendalam diuraikan
hierarki dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun yang bersifat fisiologis, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahun sebagai turunan
operasionalnya, hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan
yang menjadi dasar penyusunan APBN. Bagian ini secara khusus
mengkritisi tantangan integrasi antara perencanaan teknokratik
yang dilakukan Bappenas dengan proses politik melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk problem
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan
RPJMN dengan RPJMD. Dijelaskan pula mekanisme penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana
Kerja K/L (Renja K/L) sebagai instrumen sektoral, beserta kritik
terhadap praktik copy-paste dokumen antar tahun yang masih sering
terjadi. Bagian ini ditutup dengan analisis sistem KRISNA sebagai
upaya digitalisasi perencanaan dan kendala implementasinya di
lapangan.
Bagian kedua menguraikan Penganggaran, yang menjadi
jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Bagian kedua
menyajikan analisis komprehensif tentang proses transformasi
dokumen perencanaan menjadi instrumen fiskal melalui APBN.
Dibahas secara rinci mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang mencakup
klasifikasi belanja (pegawai, barang, modal, bansos), sumber
pendanaan (rupiah murni, PNBP, hibah, pinjaman), serta prinsip
money follow program dan penganggaran berbasis kinerja. Bagian ini
mengupas tuntas problem klasik seperti ketidakselarasan antara pagu
indikatif dengan kebutuhan riil, rigiditas struktur anggaran, serta
polemik revisi anggaran di tengah tahun. Analisis diperkaya dengan
studi kasus tentang alokasi anggaran program prioritas nasional dan
evaluasi terhadap efektivitas sistem e-budgeting dalam menciptakan
transparansi. Tidak ketinggalan, dibahas pula peran Kementerian