Page 38 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 17
Perencanaan

kinerja, kegiatan prioritas, lokasi, hingga rincian output (RO) dan
komponen pembiayaannya.

Lebih dari itu, dalam ruang lingkup makro, perencanaan
berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi antara tujuan politik dan kendala
teknokratis. Ia adalah “jembatan institusional” antara kepemimpinan
negara dengan birokrasi pelaksana kebijakan. Perencanaan
menyaring visi Presiden ke dalam bentuk program-program lintas
kementerian, lintas wilayah, bahkan lintas waktu, yang semuanya
disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan. Melalui fungsi
ini, perencanaan menjadi semacam tata skenario kelembagaan
yang menjamin keberlanjutan kebijakan dan konsistensi antara
perencanaan dengan penganggaran.
Dalam praktik kelembagaan, perencanaan juga memainkan
peran sebagai alat kontrol vertikal dan horizontal. Vertikal dalam
arti menjamin konsistensi antara RKP dengan Renja K/L, serta antara
RPJMN dengan Renstra K/L; dan horizontal dalam arti menjamin
keselarasan lintas sektor dan lintas daerah. Tanpa kontrol ini, tata
kelola keuangan publik akan mengalami fragmentasi, tumpang
tindih kewenangan, dan inefisiensi anggaran. Oleh sebab itu, sistem
perencanaan yang berbasis regulasi ini tidak hanya penting secara
prosedural, tetapi juga substantif untuk memastikan legitimasi fiskal
dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, perencanaan dalam manajemen keuangan
publik adalah arena konseptual yang mengintegrasikan kalkulasi
ekonomi, keputusan politik, dan regulasi administratif. Ia tidak
hanya menentukan “apa yang dibelanjakan”, tetapi juga “untuk siapa”,
“dengan cara bagaimana”, dan “dalam kerangka tujuan bernegara yang
seperti apa”. Itulah sebabnya, perencanaan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari sistem keuangan negara yang demokratis, efisien,
dan berkeadilan.