Page 37 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

16 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

jangka panjang dan prioritas tahunan negara. Perencanaan
memungkinkan negara untuk mendistribusikan sumber daya terbatas
secara selektif, berbasis skala prioritas, dan dalam koridor yang sesuai
dengan arah pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus memuat kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Di sinilah letak
fungsi perencanaan sebagai nomenklatur fiskal yang menyinergikan
antara kebijakan pembangunan dan instrumen keuangan negara.

Selain itu, dalam dokumen PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perencanaan
diposisikan sebagai proses teknokratik yang berlapis dan bertingkat:
jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), hingga tahunan (RKP
dan Renja K/L). Artinya, perencanaan merupakan struktur hierarkis
yang bersifat top-down sekaligus bottom-up, menghubungkan visi
besar pembangunan negara dengan program dan kegiatan konkret
di setiap kementerian/lembaga. Dalam konteks ini, perencanaan
juga bersifat teleologis, yakni diarahkan untuk mencapai tujuan
akhir pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam
Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pemaknaan perencanaan dalam sistem keuangan publik juga
mengalami perluasan paradigma dari sekadar instrumen perintah
administratif menjadi alat rekayasa sosial dan transformasi
kelembagaan. Dalam kerangka planning-programming-budgeting
system (PPBS), perencanaan tidak berhenti pada logika “apa yang
akan dilakukan”, tetapi juga menjawab “mengapa hal itu penting”,
“apa konsekuensinya”, dan “bagaimana keberhasilannya diukur”.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis output dan outcome menjadi
arus utama dalam dokumen perencanaan modern seperti Renja
K/L dan Renstra K/L yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri PPN
Nomor 1 Tahun 2021. Regulasi ini menekankan pentingnya menyusun
perencanaan secara detail, mulai dari sasaran strategis, indikator