Page 42 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 21
Perencanaan

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam
Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan
nasional harus berlandaskan pada asas demokrasi dengan prinsip-
prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan,
dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan
kesatuan nasional. Asas-asas ini bersifat substantif dan multidimensi,
mencerminkan karakter khas perencanaan publik di Indonesia yang
tidak hanya teknokratik, tetapi juga mengandung sensitivitas sosial,
ekologis, dan politik.

Pertama, asas demokrasi dalam perencanaan mengharuskan
adanya keterbukaan proses dan partisipasi masyarakat dalam
penyusunan rencana. Ini terlihat jelas dalam kehadiran Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum deliberatif
yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Musrenbang bukan
sekadar prosedur formal, melainkan ruang artikulatif bagi komunitas
lokal dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan aspirasi dan
memengaruhi arah kebijakan. Ini menjadikan sistem perencanaan
nasional bersifat partisipatoris, bukan elitis, sesuai dengan semangat
demokrasi substantif.
Kedua, asas kebersamaan dan keadilan menjadi refleksi
dari orientasi sosial pembangunan. Perencanaan tidak boleh
menghasilkan kebijakan yang eksklusif atau sektoral semata, tetapi
harus memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan wilayah
tertinggal. Di sini, perencanaan berfungsi sebagai instrumen korektif
terhadap ketimpangan sosial-ekonomi melalui distribusi program dan
anggaran yang proporsional. Dalam tataran implementasi, prinsip ini
diwujudkan melalui instrumen afirmatif seperti Dana Alokasi Khusus
(DAK) atau program lintas kementerian untuk wilayah 3T (terdepan,
terluar, tertinggal).

Ketiga, asas keberlanjutan (sustainability) menekankan
pentingnya kesinambungan kebijakan pembangunan antargenerasi.
Ini berarti bahwa perencanaan tidak hanya harus memecahkan
persoalan jangka pendek, tetapi juga mengantisipasi dampak jangka
panjang, baik terhadap lingkungan hidup, kapasitas fiskal, maupun