Page 44 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 23
Perencanaan

sektor dan level pemerintahan; menyeluruh menuntut cakupan
yang komprehensif dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, hingga
lingkungan; sedangkan tanggap terhadap perubahan mengharuskan
sistem perencanaan bersifat adaptif dan antisipatif terhadap dinamika
internal maupun eksternal.
Asas-asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi
dan mengonstruksi karakter normatif dari sistem perencanaan
nasional. Dalam peraturan teknis seperti Permen PPN Nomor 1
Tahun 2021, asas-asas ini diterjemahkan ke dalam prosedur konkret
penyusunan Renstra dan Renja K/L, yang mengharuskan penyusunan
visi-misi yang sinkron dengan RPJMN, penggunaan indikator yang
terukur, serta keterlibatan multiaktor dalam proses perencanaan.
Secara keseluruhan, asas umum perencanaan menjadi jembatan
antara prinsip konstitusional negara dan praktik kebijakan publik. Ia
bukan sekadar perangkat moral, tetapi menjadi norma operasional
yang mengikat dan mengarahkan penyusunan seluruh dokumen
perencanaan pembangunan. Dengan mematuhi asas-asas ini, sistem
perencanaan nasional tidak hanya akan efisien secara administratif,
tetapi juga akan sah secara normatif dan berkeadilan secara substantif.

1.4. Hubungan Perencanaan dengan Penganggaran dan
Akuntabilitas Fiskal
Dalam sistem keuangan publik yang modern dan demokratis,
relasi antara perencanaan dan penganggaran bukanlah hubungan
yang bersifat mekanistik, melainkan sebuah hubungan yang bersifat
fungsional, interdependen, dan saling mengikat secara normatif.
Perencanaan tanpa penganggaran hanyalah dokumen aspiratif
tanpa daya realisasi, sementara penganggaran tanpa perencanaan
merupakan tindakan fiskal yang tidak berdasar, inkonsisten, dan
berpotensi menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Oleh
karena itu, dalam sistem hukum administrasi keuangan negara,
perencanaan dan penganggaran membentuk satu entitas siklikal
yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menopang dalam