Page 43 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

22 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

stabilitas kelembagaan. Asas ini tercermin dalam struktur rencana
pembangunan yang bertingkat: RPJP (jangka panjang 20 tahun),
RPJM (menengah 5 tahunan), dan RKP (tahunan), sebagaimana
diatur dalam PP No. 40 Tahun 2006. Setiap jenjang tersebut saling
mengait dan membentuk sistem yang menjamin kesinambungan
arah pembangunan nasional.
Keempat, asas wawasan lingkungan mengisyaratkan bahwa
setiap perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. Ini menjadikan sistem
perencanaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga pada kelestarian ekologis dan keberlanjutan sumber daya
alam. Perencanaan yang abai terhadap aspek lingkungan berisiko
melahirkan kebijakan yang ekonomistik dan berjangka pendek,
sehingga menimbulkan externalities negatif yang membebani
generasi mendatang. Dalam konteks ini, integrasi antara dokumen
perencanaan dengan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) menjadi penting sebagai prasyarat keberlanjutan.

Kelima, asas kemandirian menekankan bahwa pembangunan
harus bersandar pada potensi dan kapasitas nasional. Asas ini memiliki
dimensi ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, perencanaan harus
mendorong penguatan kapasitas produksi dalam negeri, kemandirian
fiskal daerah, serta diversifikasi ekonomi lokal. Dari sisi politik,
perencanaan menjadi wahana artikulasi kepentingan nasional dalam
menghadapi tekanan eksternal, seperti globalisasi dan dinamika
geopolitik. Artinya, perencanaan yang berasaskan kemandirian bukan
berarti autarkis, tetapi menempatkan kedaulatan negara sebagai
parameter utama dalam menyusun agenda pembangunan.

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) UU 25/2004 ditegaskan pula
bahwa sistem perencanaan pembangunan harus disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan. Ini merupakan asas-asas teknokratik yang menekankan
pada aspek prosedural dan substansi penyusunan perencanaan.
Sistematis berarti disusun secara berurutan dan logis; terarah berarti
memiliki sasaran yang jelas; terpadu menunjukkan integrasi lintas