Page 39 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

18 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

1.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Dalam struktur negara hukum yang demokratis, keberadaan
sistem perencanaan pembangunan nasional bukan sekadar sebuah
kebutuhan teknokratis, melainkan suatu keniscayaan institusional
yang berfungsi sebagai penopang utama rasionalitas dan legitimasi
kebijakan publik. Sistem perencanaan bukan hanya memuat apa yang
hendak dilakukan negara, tetapi juga mengatur bagaimana kehendak
politik itu diformulasikan secara sistemik, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Ia menjadi arena artikulatif di mana tujuan
negara diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan prioritas
pembangunan dengan mempertimbangkan dimensi spasial, sektoral,
fiskal, serta kapasitas kelembagaan.

Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
memberikan rumusan eksplisit tentang tujuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa sistem
ini bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antardaerah, antarfungsi pemerintahan, maupun antara
pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin efisiensi,
efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber
daya. Kelima tujuan ini mencerminkan intensi teleologis dari sistem
perencanaan nasional, yakni membangun tata kelola pembangunan
yang kohesif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-
ekonomi dan politik.

Dari aspek fungsional, sistem perencanaan pembangunan
berperan sebagai peta jalan strategis yang membimbing penyusunan
kebijakan publik dan penganggaran. Ia berfungsi sebagai mekanisme
prioritization and alignment, yakni menyaring berbagai aspirasi,
kebutuhan sektoral, dan tekanan politik ke dalam kerangka
pembangunan yang memiliki urutan, tahapan, serta relevansi fiskal
yang rasional. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor