Page 40 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 19
Perencanaan

40 Tahun 2006 yang merinci tata cara penyusunan RPJP, RPJM,
dan RKP sebagai dokumen hierarkis yang menjadi acuan seluruh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam sistem ini,
perencanaan berfungsi tidak hanya sebagai input awal penganggaran,
tetapi juga sebagai simpul penghubung antara visi politik nasional
dengan operasionalisasi anggaran publik.
Secara paradigmatik, sistem perencanaan juga memainkan peran
sebagai wahana sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas dimensi.
Sinkronisasi mengacu pada penyelarasan temporal antara dokumen
perencanaan (jangka panjang, menengah, dan tahunan), sedangkan
integrasi mengacu pada konsistensi substansial antar sektor dan
antar wilayah. Dalam tataran praktik, hal ini tercermin dalam
proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),
yang tidak hanya menjadi forum partisipatif, tetapi juga instrumen
konvergensi kelembagaan antar aktor pembangunan. Melalui forum
ini, sistem perencanaan berfungsi sebagai ruang deliberatif yang
menggabungkan rasionalitas teknokratik dengan aspirasi masyarakat
sipil dan daerah, menciptakan sintesis antara central policy coherence
dan local relevance.
Di samping itu, perencanaan juga memiliki fungsi kontrol dan
akuntabilitas. Dokumen perencanaan seperti RPJM dan RKP menjadi
baseline dalam evaluasi pelaksanaan program dan pengukuran
kinerja pemerintah. Dengan adanya indikator sasaran, keluaran,
dan hasil (output–outcome), sistem ini memungkinkan terjadinya
penilaian objektif atas efektivitas belanja publik. Inilah mengapa
sistem perencanaan juga berperan sebagai perangkat performance
governance, yang menghubungkan input fiskal dengan dampak
pembangunan secara sistematis. Dalam hal ini, regulasi teknis seperti
Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2021 memainkan peran penting
dalam memastikan bahwa Renja K/L disusun berdasarkan indikator
kinerja yang terukur dan dapat dipantau secara digital melalui sistem
informasi (KRISNA).
Lebih jauh lagi, sistem perencanaan menjadi instrumen risk
governance dalam menghadapi ketidakpastian sosial, ekonomi,